BARRU, SAORAJANEWS.COM – Rencana pembangunan Yonif TP di Barru mulai memasuki tahap persiapan yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam sosialisasi persiapan lahan di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Wakil Bupati Barru Abustan Andi Bintang menegaskan bahwa pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) merupakan program strategis yang memiliki dasar hukum jelas.
Sosialisasi tersebut digelar Pemerintah Kabupaten Barru bersama Kodim 1405/Parepare di Aula Kantor Desa Anabanua, Rabu (3/6/2026). Pertemuan itu menjadi ruang untuk menjelaskan rencana pembangunan sekaligus mendengarkan langsung aspirasi warga terkait lahan yang akan digunakan.
Wakil Bupati Barru Dr. Ir. Abustan Andi Bintang, M.Si., hadir bersama Dandim 1405/Parepare Letkol Inf. Erwin Hidayat, S.I.P., unsur TNI-Polri, KPH Wilayah Barru, BPN Barru, Camat Barru, Kepala Desa Anabanua, perangkat desa, kepala dusun hingga mahasiswa KKN Universitas Hasanuddin.
Abustan mengatakan lokasi yang direncanakan untuk pembangunan Yonif TP telah ditetapkan melalui surat keputusan pemerintah dan memiliki sertifikat resmi dengan luas sekitar 49,6 hektare.
Menurutnya, kejelasan status lahan menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan. Di sisi lain, pemerintah juga ingin memastikan masyarakat yang selama ini memanfaatkan sebagian lahan tetap mendapatkan ruang untuk menyampaikan persoalan dan aspirasinya.
“Kami hadir untuk menyampaikan informasi sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat. Jika terdapat lahan yang telah ditanami atau dimanfaatkan warga, hal itu dapat dibicarakan dan dikoordinasikan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang terpenting adalah menjaga komunikasi yang baik dan mengedepankan musyawarah,” ujar Abustan.
Pemkab Barru Dorong Musyawarah dengan Kelompok Tani
Persoalan lahan menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan tersebut. Pemerintah daerah mengajak pihak terkait melakukan pendataan sekaligus mempertemukan anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Lagolla yang berjumlah sekitar 120 orang.
Langkah itu dinilai penting agar persoalan pengelolaan lahan dapat dibicarakan secara terbuka. Pemerintah berharap setiap perbedaan persepsi mengenai batas maupun pemanfaatan lahan dapat diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah.
Abustan menyebut pembangunan Yonif TP di Barru diharapkan tidak hanya memperkuat aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Kehadiran satuan tersebut nantinya diproyeksikan membawa aktivitas baru di kawasan sekitar. Perputaran ekonomi diharapkan tumbuh seiring dengan kebutuhan dan berbagai kegiatan yang muncul setelah pembangunan berjalan.
Karena itu, Wakil Bupati mengajak masyarakat melihat rencana tersebut sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah yang diharapkan dapat menghadirkan manfaat lebih luas.
Sementara itu, Dandim 1405/Parepare Letkol Inf. Erwin Hidayat menjelaskan posisi Kabupaten Barru saat ini belum memiliki batalyon sendiri dan masih berada dalam wilayah pembinaan Kodim 1405/Parepare.
Menurutnya, keberadaan Yonif TP memiliki arti penting bagi penguatan sistem pertahanan dan keamanan wilayah. Posisi Barru yang berada di jalur pesisir Sulawesi Selatan juga menjadi salah satu pertimbangan strategis.
Namun, Yonif TP tidak hanya diarahkan untuk menjalankan fungsi pertahanan. Personel yang nantinya ditempatkan juga akan dibekali keterampilan di sejumlah bidang yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
“Keberadaan Yonif TP di Barru tidak hanya memperkuat keamanan, tetapi juga diharapkan mendorong peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Rencana personel yang akan ditempatkan sekitar 1.000 orang secara bertahap sesuai kebutuhan dan kesiapan satuan,” jelas Erwin.
Keterampilan yang akan dikembangkan antara lain pertanian, peternakan, perikanan dan kesehatan. Dengan konsep tersebut, keberadaan batalyon diharapkan dapat berkontribusi lebih luas di tengah masyarakat, tidak berhenti pada aspek keamanan semata.
Di sisi lain, Kepala Desa Anabanua Faharuddin mengungkapkan adanya dinamika terkait pemanfaatan lahan di Dusun Banga-Bangae. Lahan tersebut sebelumnya telah didata oleh instansi terkait sejak 2017.
Seiring berjalannya waktu, sebagian masyarakat kemudian mengelola lahan itu dan menanam sejumlah komoditas produktif, termasuk kakao dan kopi. Bagi warga, lahan tersebut telah menjadi salah satu sumber penghidupan.
Faharuddin menjelaskan bahwa masyarakat pada prinsipnya telah menyetujui rencana pemanfaatan lahan ketika penetapan awal lokasi Yonif TP dilakukan. Namun, perubahan batas kawasan pada peta terbaru kemudian membuat sebagian area yang selama ini dikelola KTH masuk ke dalam lokasi rencana pembangunan.
“Kami berharap melalui pertemuan ini dapat diperoleh kejelasan mengenai status dan batas wilayah lahan, sekaligus solusi yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” ujarnya.
Pertemuan tersebut pun menjadi langkah awal untuk menyamakan pemahaman antara pemerintah, aparat, dan masyarakat. Bagi Pemkab Barru, pembangunan Yonif TP tetap diarahkan sebagai program strategis, namun prosesnya diharapkan berjalan dengan komunikasi terbuka dan memperhatikan kondisi masyarakat di sekitar lokasi.
Dengan luas lahan sekitar 49,6 hektare dan rencana penempatan personel secara bertahap, pembangunan Yonif TP diproyeksikan membawa perubahan baru bagi kawasan Anabanua. Tantangannya kini adalah memastikan proses pembangunan berjalan tertib, sesuai dasar hukum, sekaligus mampu menjaga hubungan baik dengan masyarakat yang selama ini beraktivitas di kawasan tersebut.