BARRU, SAORAJANEWS.COM – Momentum Hardiknas 2026 dimanfaatkan aliansi mahasiswa di Kabupaten Barru untuk mendesak relaksasi kebijakan beasiswa daerah. Dalam audiensi yang digelar di Aula Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Barru, Jumat (2/5/2026), isu relaksasi beasiswa Barru menjadi tuntutan utama yang disampaikan kepada pemerintah daerah.
Aliansi tersebut terdiri dari DPP GAPPEMBAR, IMM Barru, PMII Barru, serta sejumlah organisasi kampus seperti BEM ITBA Al-Gazali, BEM Unismuh Barru, SEMA IAI DDI Mangkoso, dan HIMA BI Unmuh Barru. Audiensi dipimpin oleh Ketua Umum DPP GAPPEMBAR, Afis, S.H., dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Barru, Dr. Abustan.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyoroti persoalan akses beasiswa yang dinilai belum berpihak pada mahasiswa lokal, khususnya terkait syarat akreditasi program studi.
Desak Relaksasi Syarat Akreditasi Beasiswa
Aliansi menegaskan bahwa banyak mahasiswa berprestasi dan kurang mampu tidak dapat mengakses bantuan pendidikan karena terbentur status akreditasi jurusan yang masih dalam tahap pengembangan.
“Isu utama kami hari ini adalah Beasiswa. Tidak boleh ada lagi mahasiswa Barru yang kehilangan hak bantuannya hanya karena kendala administrasi akreditasi kampus lokal yang sedang berkembang. Kami mendorong Pemda hadir memberikan solusi, bukan sekadar syarat di atas kertas yang mencekik mahasiswa,” tegas Afis.
Menurut mereka, kebijakan relaksasi syarat akreditasi menjadi langkah penting agar mahasiswa dari kampus lokal tetap memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh bantuan pendidikan.
Soroti PIP dan Kesejahteraan PPPK
Selain isu relaksasi beasiswa Barru, aliansi juga mengangkat dua agenda tambahan yang dinilai krusial dalam menjaga kualitas pendidikan daerah.
Pertama, perlindungan Program Indonesia Pintar (PIP) agar tidak terjadi pemotongan di tingkat sekolah. Kedua, peningkatan kesejahteraan tenaga PPPK paruh waktu yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Pemda Respons dan Janji Tindak Lanjut
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Barru bersama jajaran, termasuk Dinas Pendidikan, Disparpora, dan Bagian Hukum, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa.
Pemerintah daerah menyebut akan melakukan konsultasi dan telaah regulasi agar kebijakan yang diambil tetap sesuai dengan koridor hukum, namun tidak menghambat akses pendidikan bagi putra daerah.
Aliansi Siap Kawal Kebijakan
Aliansi mahasiswa menegaskan akan terus mengawal proses tersebut hingga menghasilkan kebijakan konkret terkait relaksasi beasiswa Barru.
“Beasiswa adalah investasi masa depan Barru. Kami tidak akan berhenti sampai ada kepastian bahwa mahasiswa di ITBA, Unismuh Barru, dan DDI Mangkoso mendapatkan hak yang sama tanpa hambatan akreditasi jurusan,” tutup Afis.
Aksi kolaboratif ini mencerminkan soliditas organisasi mahasiswa di Barru dalam memperjuangkan akses pendidikan yang lebih adil dan inklusif, sekaligus menjadikan Hardiknas 2026 sebagai momentum advokasi kebijakan strategis di daerah.