BARRU, SAORAJANEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Barru mulai memperketat perhatian terhadap penggunaan anggaran daerah. Di tengah kondisi fiskal yang masih terbatas, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari meminta seluruh perangkat daerah lebih selektif dalam menjalankan program, termasuk meminimalkan belanja seremonial dan perjalanan dinas yang dinilai kurang produktif.
Pesan itu disampaikan Andi Ina saat bertindak sebagai Inspektur Upacara Hari Kesadaran Nasional tingkat Kabupaten Barru di Halaman Kantor Bupati Barru, Rabu (17/6/2026). Di hadapan jajaran pemerintah daerah dan para aparatur sipil negara, ia menekankan bahwa setiap rupiah anggaran harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Bupati, berakhirnya triwulan kedua Tahun Anggaran 2026 menjadi momentum bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengevaluasi capaian program dan kegiatan. Evaluasi tersebut, kata dia, tidak boleh berhenti pada rutinitas administratif, tetapi harus mampu menunjukkan apakah sebuah program benar-benar efektif dan berdampak.
“Kita harus melihat capaian program berdasarkan data dan hasil yang terukur. Dari situ kita dapat mengetahui program yang berhasil, yang perlu diperbaiki, bahkan yang harus dihentikan apabila tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” tegas Bupati.
Anggaran Harus Mengikuti Prioritas Pembangunan
Andi Ina mengingatkan bahwa keterbatasan fiskal daerah membuat pemerintah tidak bisa lagi menjalankan seluruh kegiatan tanpa melihat skala prioritas. Karena itu, ia meminta perangkat daerah menerapkan prinsip money follows priority program dalam menyusun maupun melaksanakan program pembangunan.
Dalam konteks tersebut, belanja seremonial dan perjalanan dinas yang kurang produktif menjadi salah satu jenis pengeluaran yang diminta untuk diminimalkan.
Arah kebijakan anggaran, lanjutnya, harus lebih banyak diberikan kepada persoalan yang langsung dirasakan masyarakat. Beberapa di antaranya adalah penurunan angka kemiskinan, percepatan penanganan stunting, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
“Permasalahan kemiskinan dan stunting harus diidentifikasi secara komprehensif hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Langkah-langkah yang kita lakukan harus berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Pendekatan berbasis data juga menjadi perhatian Bupati dalam pelaksanaan program pembangunan. Ia meminta setiap kebijakan disusun dengan menggunakan pendekatan by name by address, serta mengoptimalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data sektoral lainnya.
“Kita tidak boleh lagi menyusun program tanpa dasar data yang jelas. Setiap kebijakan harus benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Bagi pemerintah daerah, pola tersebut diharapkan membuat penggunaan anggaran menjadi lebih terukur. Program yang tidak memberikan dampak optimal dapat dievaluasi, sementara anggaran dapat diarahkan kepada kebutuhan yang lebih mendesak.
Di sisi lain, Bupati juga meminta OPD memperkuat sinkronisasi program dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk membuka peluang dukungan pendanaan yang lebih besar bagi pembangunan di Kabupaten Barru.
Salah satu peluang yang disebutkan adalah dukungan anggaran pusat untuk pembangunan infrastruktur. Andi Ina mengungkapkan bahwa Barru berpeluang memperoleh bantuan Inpres Jalan Desa sebesar Rp100 miliar pada 2026.
“Insya Allah tahun 2026 Kabupaten Barru akan memperoleh bantuan Inpres Jalan Desa sebesar Rp100 miliar. Tahun 2025 kita mendapatkan kurang lebih Rp50 miliar, dan tahun ini kita terus berupaya agar alokasi tersebut meningkat demi percepatan pembangunan daerah,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut mendapat sambutan antusias dari peserta upacara.
Tak hanya soal anggaran, Andi Ina juga mendorong aparatur pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat inovasi daerah. Ia ingin birokrasi di Barru bergerak lebih adaptif, tangguh, dan responsif menghadapi perubahan serta tantangan pembangunan.
Kolaborasi lintas sektor juga disebut menjadi bagian penting. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan DPRD, Forkopimda, perguruan tinggi, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan dibutuhkan agar program pembangunan berjalan lebih efektif.
Bupati bahkan menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Barru atas sinergi yang telah dibangun, terutama dalam membuka akses komunikasi dengan pemerintah pusat. Dari kerja sama tersebut, Barru berpeluang memperoleh dukungan Kementerian Pariwisata untuk pembangunan infrastruktur di sejumlah kawasan wisata.
Disiplin ASN dan TPP Tetap Jadi Perhatian
Dalam amanatnya, Bupati juga menyinggung persoalan disiplin aparatur. Ia menegaskan bahwa disiplin tidak sebatas soal kehadiran atau penampilan, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab ASN sebagai pelayan masyarakat.
“Disiplin bukan hanya soal hadir tepat waktu atau mengenakan seragam dengan rapi. Disiplin adalah cerminan tanggung jawab kita sebagai pelayan masyarakat. Visi besar Kabupaten Barru tidak akan terwujud tanpa kedisiplinan yang tinggi dari seluruh ASN,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Barru, kata Andi Ina, tetap berkomitmen menjaga kesejahteraan ASN, termasuk memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap diberikan tanpa pengurangan.
Namun, pemberian TPP tetap dikaitkan dengan disiplin dan kinerja masing-masing pegawai.
“TPP diberikan kepada yang berhak. Jika ingin mendapatkan TPP secara penuh, maka tingkatkan kedisiplinan dan semangat kerja. Ini adalah bentuk keadilan bagi ASN yang bekerja secara optimal dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Usai upacara, Bupati Barru juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pensiun kepada 25 ASN Pemkab Barru yang memasuki masa purna tugas terhitung mulai 1 Juli hingga 1 Agustus 2026. Penyerahan tersebut dirangkaikan dengan pemberian manfaat Program Tabungan Hari Tua (THT) dan Program Pensiun.
Kepada para ASN yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya, Andi Ina menyampaikan penghargaan atas dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan selama bertugas.
“Terima kasih atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan selama menjadi ASN. Insya Allah seluruh pengabdian yang telah dilakukan menjadi amal jariyah dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Barru,” tutupnya.
Arahan tersebut memperlihatkan penekanan Pemerintah Kabupaten Barru pada penggunaan anggaran yang lebih selektif dan berbasis hasil. Belanja seremonial dan perjalanan dinas yang kurang produktif diminta ditekan, sementara program yang menyentuh kebutuhan masyarakat menjadi prioritas.
Dengan pendekatan tersebut, Pemkab Barru menargetkan pembangunan berjalan lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.