MAKASSAR, SAORAJANEWS.COM – Musrenbang RKPD Sulsel 2026 menjadi forum strategis yang menampung sedikitnya 2.269 usulan masyarakat. Kegiatan ini dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Andi Syarifuddin, Kamis (30/4/2026), di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Forum perencanaan tahunan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaeman. Agenda ini menjadi tahapan penting dalam menyelaraskan arah pembangunan dari tingkat desa hingga provinsi.
Sinkronisasi Usulan Pembangunan Daerah
Musrenbang RKPD Sulsel 2026 memfokuskan pembahasan pada pembangunan berkelanjutan dan inklusif, penataan wilayah perkotaan, serta penguatan pembangunan desa. Seluruh usulan yang masuk merupakan hasil integrasi dari proses perencanaan berjenjang.
Plh Sekda Barru, Andi Syarifuddin, menilai tingginya jumlah usulan mencerminkan besarnya harapan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“2.269 usulan yang masuk ke Musrenbang RKPD 2026 menunjukkan betapa besarnya harapan Sulawesi Selatan terhadap Andalan. Ini jadi pekerjaan rumah kita bersama untuk mengawal agar aspirasi itu bisa terakomodir secara bertahap dan terukur,” ujarnya.
Ia menambahkan, kehadiran Pemerintah Kabupaten Barru dalam forum tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan program prioritas daerah dapat terakomodasi dalam kebijakan provinsi.
“Melalui Musrenbang ini, kami berharap usulan prioritas pembangunan Kabupaten Barru dapat terakomodir, khususnya dalam penguatan sektor pertanian, peningkatan kualitas SDM, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Perkuat Sinergi dan Arah Pembangunan
Tema yang diusung dalam Musrenbang RKPD Sulsel 2026 adalah percepatan pembangunan sumber daya manusia, peningkatan pelayanan publik, serta pembangunan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Forum ini juga menjadi tahapan akhir sebelum penetapan dokumen RKPD. Seluruh usulan akan diselaraskan dengan kebijakan nasional serta kemampuan fiskal daerah agar program yang dihasilkan tepat sasaran.
Bagi Pemerintah Kabupaten Barru, partisipasi dalam forum ini menjadi langkah strategis dalam mengawal program prioritas agar masuk dalam dokumen perencanaan provinsi.
Sebelumnya, Pemkab Barru telah menggelar Musrenbang RKPD tingkat kabupaten sebagai bagian dari mekanisme perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat (bottom-up planning). Hasilnya kemudian dibawa ke tingkat provinsi untuk disinkronkan.
Melalui proses ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.