BARRU, SAORAJANEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Barru mengikuti Live Talk Show Pencegahan Korupsi yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri secara hybrid di Ruang Basic Kantor Bupati Barru, Kamis (16/4/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan integritas dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang dan dihadiri Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Barru A. Syarifuddin serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Barru.
Forum Nasional Bahas Kepemimpinan Berintegritas
Talk show nasional ini mengangkat tema “Kepemimpinan Berintegritas: Antara Godaan Kekuasaan dan Amanah Rakyat”, dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Forum ini menjadi ruang refleksi bersama bagi pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen pencegahan korupsi di tengah kompleksitas tata kelola pemerintahan yang semakin menantang.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menegaskan bahwa integritas seorang pemimpin berakar pada komitmen moral sejak mengucapkan sumpah jabatan. Ia mengingatkan pentingnya menjaga amanah dengan penuh tanggung jawab, baik dalam pengawasan institusional maupun nilai spiritual.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono menekankan bahwa integritas merupakan keselarasan antara ucapan dan tindakan. Hal senada disampaikan Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, yang menyoroti bahwa ujian kepemimpinan sering muncul ketika tidak ada pengawasan langsung, sehingga kejujuran menjadi fondasi utama.
Tiga Sektor Rawan Korupsi Jadi Sorotan
Dalam pemaparan materi, KPK mengungkap tren peningkatan kasus korupsi kepala daerah pada awal 2026, termasuk sejumlah operasi tangkap tangan (OTT). Tiga sektor yang paling rawan korupsi disebut meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta perizinan.
Ketiga sektor tersebut dinilai masih menjadi titik lemah dalam tata kelola pemerintahan daerah karena rawan praktik suap dan gratifikasi.
Upaya pencegahan, menurut KPK, harus diperkuat melalui optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), peningkatan transparansi, serta percepatan digitalisasi layanan publik untuk menutup celah penyimpangan.
Barru Tegaskan Komitmen Pemerintahan Bersih
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Barru menegaskan komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Di bawah kepemimpinan Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari bersama Wakil Bupati, seluruh jajaran perangkat daerah didorong untuk mengimplementasikan nilai antikorupsi secara nyata dalam pelayanan publik.
Pemkab Barru juga menegaskan tidak ada ruang bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penguatan pengawasan internal serta akselerasi digitalisasi layanan publik terus menjadi prioritas untuk menutup potensi penyimpangan.
Lebih jauh, komitmen tersebut dipandang sebagai gerakan kolektif seluruh aparatur untuk menjaga amanah rakyat dan memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.