BARRU, SAORAJANEWS.COM – Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari secara resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kabupaten Barru dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Barru, Sabtu (14/3/2026). Penyerahan ini menjadi bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama satu tahun anggaran.
Penyerahan LKPJ tersebut dilakukan bersama Wakil Bupati Barru Dr. Ir. Abustan Andi Bintang, M.Si. dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Barru Syamsuddin Muhiddin.
Rapat paripurna itu turut dihadiri unsur Forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah Barru, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota DPRD, camat, lurah, kepala desa, hingga tenaga ahli DPRD.
LKPJ Jadi Instrumen Akuntabilitas Pemerintahan
Dalam sambutannya, Bupati Barru menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat atas pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan sepanjang tahun 2025.
“LKPJ ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi ruang akuntabilitas publik. Di sini kami menyampaikan apa yang telah dilakukan, apa yang telah dicapai, serta apa yang masih perlu kita perbaiki bersama,” ujar Andi Ina.
Ia menyoroti bahwa sektor infrastruktur jalan masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan di Kabupaten Barru. Dari total kebutuhan sekitar 600 kilometer jalan mantap, baru sekitar 30 persen yang berada dalam kondisi baik.
“Ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Harapan kami dalam lima tahun ke depan jalan mantap di Barru bisa mencapai 70 hingga 80 persen,” katanya.
Menurutnya, persoalan utama bukan hanya keterbatasan anggaran, tetapi juga kualitas pembangunan yang kerap tidak bertahan lama sehingga membutuhkan perbaikan berulang.
“Kalau kualitas pembangunan tidak dijaga, kita akan kembali ke titik nol. Anggaran habis, tetapi jalan rusak lagi. Ini yang harus kita awasi bersama,” tegasnya.
Ia juga meminta DPRD Barru memperkuat fungsi pengawasan terhadap kualitas pembangunan infrastruktur, khususnya proyek jalan.
IPM dan Ekonomi Barru Tunjukkan Tren Meningkat
Di tengah berbagai tantangan pembangunan, sejumlah indikator makro Kabupaten Barru menunjukkan perkembangan positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 74,51 pada 2024 menjadi 75,41 pada 2025.
Angka kemiskinan juga mengalami penurunan dari 8,31 persen menjadi 8 persen, sementara tingkat pengangguran turun dari 6,42 persen menjadi 5,07 persen.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Barru naik dari 4,93 persen pada 2024 menjadi 5,16 persen pada 2025. Sementara pendapatan per kapita masyarakat juga meningkat dari sekitar Rp52 juta menjadi sekitar Rp56 juta.
Realisasi APBD 2025 Capai di Atas 90 Persen
Bupati Barru juga memaparkan kinerja keuangan daerah sepanjang tahun 2025. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp915,97 miliar dan terealisasi Rp895,01 miliar atau 97,71 persen.
Sementara itu, belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp970,89 miliar terealisasi Rp890,52 miliar atau 91,72 persen.
Ia menegaskan bahwa belanja daerah difokuskan untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat, terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Namun demikian, ia menjelaskan bahwa laporan keuangan tersebut masih berstatus unaudited karena masih dalam proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
APBD Barru 2026 Tergolong Terendah di Sulsel
Dalam kesempatan itu, Bupati Barru juga mengungkapkan bahwa APBD Kabupaten Barru tahun 2026 berada di kisaran Rp700 miliar dan termasuk salah satu yang terendah di Sulawesi Selatan.
Meski demikian, ia menilai kondisi tersebut harus dijadikan tantangan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan tanpa memaksakan pendapatan yang tidak realistis.
“Lebih baik APBD kecil tetapi realistis dan jelas sumbernya, daripada besar tetapi tidak jelas dan justru menjadi beban daerah,” ujarnya.
DPRD Jadwalkan Pembahasan Lanjutan LKPJ
Ketua DPRD Barru Syamsuddin Muhiddin menyampaikan bahwa pembahasan lanjutan LKPJ Tahun Anggaran 2025 akan dimulai pada 25 Maret 2026 di Badan Anggaran (Banggar).
Setelah itu, pembahasan dilanjutkan melalui masing-masing komisi dan rapat gabungan komisi. Hasilnya ditargetkan ditetapkan pada 30 Maret 2026, sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada 31 Maret 2026.